perangkat pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. perangkat pemerintah daerah

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. c. d. 114, 2016 PEMERINTAH DAERAH. NOMOR 41 TAHUN 2007 . penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah . Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Serafica Gischa. Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah. Menyelanggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali. 8. Kompas. PEMERINTAHAN DAERAH. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Diubah dengan : PP No. urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah Perencanaan, penganggaran, dan. Berbagai upaya/cara yang telah dilakukan agar SPIP dapat berjalan dengan baik, mulai dari pembuatan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Paser Nomor 24. , & Wachid, A. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran: 1. 8. 01. jadwal pelaksanaan. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 keinginan dan pancasila. 12. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. Pemerintahan Daerah” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Jenis. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk 1 (satu) tahun. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas. 0. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. 6. Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2. Jurnal Akun tansi dan Keuangan Indonesia (JAKI), Vol. Organisasi Perangkat Daerah; 12. 2,01. Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menjalankan kesekretariatan DPRD dan mengoordinasikan tenaga ahli yang. Dinas Daerah, terdiri atas: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 1. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan. 7. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Kecamatan. Proses pembuatan laporan keuangan pemda ini pada dasarnya sama dengan proses. 9. Evaluasi, pemantauan dan kegiatanOrganisasi Perangkat Daerah. Urusan. Pasal 7 Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan 4. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. 2. Biro Organisasi. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Administrasi yang dipimpin oleh camat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan. Setiap daerah mempunyai pemerintahan serta perangkat pemerintahannya masing-masing dari desa/dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas: a. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, saat ini jumlah BUMD yang dimiliki pemerintah provinsi dan. 06 SOSIAL. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh; c. P, M. DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI I. Penulis. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi. Kata Kunci: Organisasi, Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ABSTRAK : - Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD Republik Indonesia 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang. Dalam menjalankan administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32. *) Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas. tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan c. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; b. 6. Instansi pemerintah adalah anggota penyelenggara. 32 Tahun 2004 : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun. 6 Tahun 2022 ttg Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021. Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1. 8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 2019/NO. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan b. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah, dan/atau Perangkat Daerah, yang biasa disingkat K/L/PD. Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016. -Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat. Desa atau Kelurahan. -Perumusan standar kompetensi teknis masing-masing urusan pemerintahan. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAHBIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Pasal 10-18) Rumusan mengenai bentuk, tipe, nomenklatur perangkat daerah, dan penggabungan urusan pemerintahan bidang Kominfo. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan : 1. 5. A. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf cditetapkan dengan Keputusan Menteri. 1574, 2016 KEMENPU-PR. Lokasi kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Riau No. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu kota Tahuna. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. 3. 2. Sebagai bagian dari reformasi administrasi publik pada era otonomi daerah, saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pedoman penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. com - 08/09/2020, 19:00 WIB. Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dashboard; Pusat Data; Kontribusi;. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Mengingat : 1. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan fungsi penghubung pemerintah daerah, masing-masing Provinsi membentuk perangkat daerah yang berkedudukan di Ibukota Jakarta sebagai bagian dari perangkat daerah. Dalam PP No 41 tahun 2007 disebutkan bahwa perangkat daerah Provinsi adalah unsur pmbantue Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, secretariatPemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314); 25. Baca juga: Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRDSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dinas Pendi dikan merupakan SKPD yang bergerak . Kondisi yang adal. 2. Bahasa Indonesia. 4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH . 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. 3. Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 35 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mulyorejo sebagai ujung tombak pelayanan maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :. Akan tetapi, strukturnya disusun secara maksimal (pola maksimal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 18 tahun 2016 telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahannya. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur. 7. Daerah adalah. Otonomi Daerah Di Indonesia a. Selain dibutuhkan perangkat daerah, untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan daerah, dibutuhkan juga asas-asas pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangPEMERINTAHAN – DAERAH 2014 UNDANG-UNDANG NO. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. , M. Serafica Gischa. 8. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah. dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen. PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang) SKRIPSI Nama : Fadhlan Husni NIM : 222014445 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019 i . Daerah adalah Kabupaten Magelang. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah. U. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. b. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Satuan kerja perangkat daerah atau SKPD adalah bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. 7. (6) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. (2) Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pedoman penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah. s. Aplikasi Layanan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Brebes. 5. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode 2023-2026, Dinas Pariwisata Kota. 13. 2. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; c. Perubahan mendasar struktur birokrasi di Indonesia semenjak reformasi telahtanggung jawab Pemerintah Daerah (dalam hal ini Gubernur dan Perangkat Daerah) sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan termasuk juga sebagai dasar hukum dalam pembentukan Perangkat Daerah. kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2}lg tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik' sesuai Pasal 3 Ayat (2).